Upaya memperkuat kerja sama lintas wilayah kembali mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Buol dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang digelar pada Minggu (26/4/2026). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati Gorontalo Utara dan mempertemukan langsung kepala daerah beserta jajaran dari kedua pihak.
Audiensi tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari sinkronisasi program unggulan hingga pembenahan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pembahasan juga mengarah pada percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya pada aspek infrastruktur dan layanan dasar.
Salah satu poin konkret yang mengemuka adalah rencana pembangunan akses jalan menuju Desa Umu yang akan dibiayai melalui APBD Gorontalo Utara. Usulan tersebut bahkan telah disampaikan di hadapan Gubernur Gorontalo sebagai bagian dari upaya mendorong konektivitas wilayah.
Bagi Kabupaten Buol, rencana tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Akses jalan di kawasan perbatasan selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama untuk menunjang distribusi barang, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi warga. Keterbatasan akses dinilai masih menjadi hambatan nyata yang perlu segera diatasi secara terkoordinasi.
Dalam forum tersebut, kedua pemerintah daerah juga saling bertukar pengalaman terkait praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Langkah ini dipandang penting untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat dan transparan.
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menekankan bahwa kedekatan geografis antara kedua daerah menuntut adanya kerja sama yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi bukan hanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi daerah yang saling berkaitan.
Meski demikian, pertemuan ini juga menjadi pengingat bahwa kolaborasi antar-daerah tidak cukup berhenti pada tataran wacana. Implementasi program yang terukur dan berkelanjutan menjadi kunci agar hasil audiensi benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini kerap tertinggal dalam pembangunan.
Audiensi ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman yang lebih konkret, tidak hanya dalam bentuk rencana, tetapi juga langkah nyata yang dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kedua kabupaten.***
