BUOL — Keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Buol mulai menuai sorotan.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Buol, Moh. Syam Manto, SKM, meminta Pemerintah Kabupaten Buol tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut dan segera mengambil langkah untuk memastikan pembayaran hak para aparatur.
Sorotan itu muncul setelah para kepala desa dan perangkat desa disebut belum menerima Siltap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) selama kurang lebih lima bulan. Kondisi serupa juga dirasakan ASN yang hingga kini masih menunggu pembayaran TPP.
Menurut Syam Manto, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai keterlambatan administrasi anggaran. Sebab, Siltap maupun TPP berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup aparatur yang setiap hari menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari para kepala desa dan perangkat desa. Mereka juga memiliki keluarga dan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius dan segera menyelesaikan persoalan pembayaran Siltap dan ADD,” ujar Syam Manto.
Ia menilai pemerintah daerah perlu membuka komunikasi yang lebih jelas kepada para penerima hak, terutama mengenai kondisi anggaran, tahapan penyelesaian, serta waktu yang memungkinkan untuk dilakukan pencairan.
Forum Kepala Desa Minta Siltap Segera Diselesaikan
Desakan serupa datang dari Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Buol, Ramli Sulu. Ia meminta Pemkab Buol segera menuntaskan pembayaran Siltap kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari ADD.
Ramli menyebut, hingga 11 Agustus 2026, pembayaran Siltap belum diterima selama kurang lebih lima bulan. Keterlambatan tersebut kemudian menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan oleh kepala desa dan perangkat desa.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan pembayaran Siltap perangkat desa yang bersumber dari ADD. Sampai hari ini kami belum menerima pembayaran selama lima bulan. Ini menjadi aspirasi para kepala desa dan perangkat desa,” kata Ramli.
Menurutnya, pembayaran Siltap tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi aparatur desa. Keberadaan penghasilan tersebut juga berkaitan dengan kelancaran aktivitas pemerintahan desa, termasuk kemampuan aparatur dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, Forum Kepala Desa berharap pemerintah daerah segera menemukan jalan keluar agar keterlambatan pembayaran tidak semakin panjang dan tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
TPP ASN Juga Menjadi Perhatian
Di sisi lain, keterlambatan pembayaran TPP turut menjadi keluhan sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
Beberapa ASN yang dikonfirmasi menyampaikan keresahan karena tambahan penghasilan yang menjadi bagian dari pendapatan mereka belum dibayarkan. Kondisi tersebut disebut ikut memengaruhi pengelolaan kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan, cicilan dan kebutuhan harian.
Syam Manto meminta persoalan TPP ASN turut ditempatkan sebagai bagian penting dalam penyelesaian kewajiban pemerintah daerah.
“TPP bagi ASN juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah daerah harus berupaya agar hak-hak ASN dapat dipenuhi. Kalau memungkinkan, TPP dapat diupayakan untuk dibayarkan selama 12 bulan, sehingga ada kepastian bagi ASN,” tegasnya.
Bagi Syam Manto, kepastian menjadi hal yang paling dibutuhkan saat ini. Jika pencairan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, pemerintah daerah dinilai perlu menjelaskan kondisi dan langkah yang sedang ditempuh kepada para aparatur.
“Yang paling penting adalah ada kepastian. Pemerintah daerah perlu menyampaikan kondisi sebenarnya kepada para kepala desa, perangkat desa dan ASN, termasuk langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran Siltap, ADD maupun TPP berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Penghasilan yang diterima kepala desa, perangkat desa maupun ASN pada akhirnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan berbelanja di tengah masyarakat. Karena itu, semakin lama pembayaran tertunda, semakin lama pula perputaran dana tersebut tertahan.
Atas kondisi tersebut, Ansor Buol mendorong Bupati Buol bersama jajaran pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian pembayaran Siltap dan ADD yang tertunda serta memberikan kepastian mengenai TPP ASN.
“Harapan kami, pemerintah daerah segera mencari solusi dan mempercepat proses pencairan. Jangan sampai keterlambatan ini semakin membebani para aparatur yang pada akhirnya juga berdampak pada ekonomi keluarga dan masyarakat,” pungkas Syam Manto.***
