Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Buol mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen seluruh jajaran dalam membangun pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan Pakta Integritas tersebut dilaksanakan di Kantor Dukcapil Kabupaten Buol pada Kamis (5/2/2026), dan diikuti oleh seluruh unsur pegawai di lingkungan instansi tersebut. Momentum ini menegaskan kesepakatan bersama untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, jujur, serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui Pakta Integritas, seluruh pegawai Dukcapil Kabupaten Buol menyatakan komitmen untuk menolak segala bentuk penyimpangan, praktik gratifikasi, serta konflik kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen ini sekaligus menjadi bagian dari upaya sistematis dalam membangun budaya kerja berintegritas di lingkungan organisasi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, Syahdan, S.STP., M.A.P., menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai komitmen moral yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat.
“Pakta integritas ini merupakan pengingat bagi seluruh jajaran agar pelayanan publik dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme. Kami berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh layanan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang menyimpang,” ujar Syahdan.
Ia menambahkan, penguatan integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Terlebih, pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan hak masyarakat.
Dengan penandatanganan Pakta Integritas ini, Dukcapil Kabupaten Buol berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas.***
