Pemerintah Kabupaten Buol menyatakan komitmennya untuk membuka peluang investasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Buol dengan mengajak para investor yang dinilai “baik dan benar” untuk masuk dan berinvestasi di daerah tersebut.
Ajakan ini menekankan bahwa investasi yang diharapkan bukan sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bahkan menyatakan kesiapan memberikan kemudahan atau “karpet merah” bagi investor yang memenuhi kriteria tersebut.
Dari sisi regulasi, Pemkab Buol menjanjikan kemudahan komunikasi, penyederhanaan aturan, serta pemberian insentif daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong perbaikan akses transportasi, di antaranya rencana kembalinya penerbangan rute Palu–Buol pulang-pergi oleh maskapai Wings Air ATR 72 dengan frekuensi dua kali dalam sepekan.
Tidak hanya itu, upaya pembukaan jalur transportasi laut juga tengah dilakukan melalui koordinasi dengan ASDP untuk menghadirkan rute ferry Buol–Tarakan pulang-pergi. Langkah ini dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan mobilitas orang, yang selama ini menjadi salah satu faktor penentu minat investasi.
Dalam hal sumber daya manusia, pemerintah mengklaim kesiapan tenaga kerja lokal yang dapat diserap oleh investor. Namun demikian, diakui masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan. Sementara itu, tenaga kerja yang memiliki kemampuan secara otodidak direncanakan akan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi resmi.
Di sektor infrastruktur dasar, ketersediaan listrik menjadi perhatian serius. Saat ini, pasokan listrik yang relatif siap baru tersedia di wilayah Paleleh. Pemerintah daerah menyebut tengah mengupayakan masuknya jaringan SUTET dari Gorontalo serta pembentukan cabang PLN di Buol agar kebutuhan energi untuk industri dan investasi dapat terpenuhi secara merata.
Meski berbagai kemudahan mulai disiapkan, pemerintah daerah juga secara terbuka mengakui adanya kendala mendasar yang masih dihadapi, yakni keterbatasan data dan dokumen pendukung terkait potensi sumber daya alam (SDA). Hingga kini, belum tersedia data hasil survei mendalam yang bersifat empiris mengenai kandungan, deposit, serta kawasan yang siap dikelola, yang seharusnya dapat diakses secara publik melalui platform resmi pemerintah daerah.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya investor, karena minimnya informasi teknis yang akurat dapat meningkatkan risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Buol berencana menggandeng konsultan nasional guna melakukan pemetaan potensi SDA secara komprehensif, meskipun saat ini masih dalam tahap pencarian anggaran.
Langkah membuka diri terhadap investasi ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada percepatan pembenahan infrastruktur, penyediaan data yang transparan, serta konsistensi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.***
