Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Buol melaksanakan kegiatan jemput bola pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Kecamatan Momunu, Kamis (5/3).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, Syahdan S.STP., M.AP., bersama istri yang juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dukcapil Buol, serta didampingi jajaran staf Dukcapil Buol.
Pelayanan ini dilakukan dengan mendatangi langsung warga yang mengalami keterbatasan mobilitas sehingga sulit mengakses layanan administrasi kependudukan di kantor Dukcapil maupun di kantor kecamatan. Petugas melakukan perekaman data biometrik e-KTP di lokasi tempat tinggal warga.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, tetap memiliki identitas kependudukan yang sah. Dokumen kependudukan tersebut menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan.
Kepala Dinas Dukcapil Buol, Syahdan, mengatakan kegiatan jemput bola merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan.
“Tidak semua warga memiliki kemampuan datang langsung ke kantor pelayanan. Karena itu kami yang harus hadir mendekatkan layanan kepada mereka, khususnya lansia dan penyandang disabilitas,” ujar Syahdan di sela kegiatan.
Ia menjelaskan, perekaman e-KTP bagi kelompok rentan menjadi perhatian penting karena identitas kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Menurutnya, melalui pelayanan langsung di lapangan, pihaknya berharap tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen kependudukan hanya karena faktor usia atau kondisi fisik.
Kegiatan jemput bola ini juga menjadi bagian dari upaya Dukcapil Buol mempercepat cakupan perekaman e-KTP di wilayah kecamatan yang secara geografis memiliki tantangan akses pelayanan.
Meski demikian, keberlanjutan program serupa di berbagai wilayah dinilai penting agar seluruh warga yang membutuhkan dapat terlayani secara merata. Upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan diharapkan tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi langkah berkelanjutan demi memastikan hak administrasi masyarakat terpenuhi secara menyeluruh.***
