Melansir laman Diskominfo Buol, Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Buol dalam Rapat Paripurna DPRD Senin 24 November 2025, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Di balik penyampaian dokumen tersebut, terdapat empat isu penting versi infobuol, yang saling berkaitan dan perlu benar-benar dipahami masyarakat, terutama karena seluruh keputusan dalam APBD akan menentukan arah pembangunan Buol sepanjang 2026.
Tahapan ini menjadi sangat krusial karena waktu pembahasan APBD terbilang sempit. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ryan Nathaniel Kwendy, kembali ditegaskan bahwa APBD wajib ditetapkan maksimal satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Artinya, proses pembahasan RAPBD harus berlangsung cepat, tertib, dan disiplin waktu. Situasi mepet ini membawa risiko tersendiri dimana jika tidak diawasi publik, keputusan strategis bisa saja terburu-buru atau kurang melalui pendalaman yang memadai.
Di sisi lain, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo memaparkan bahwa RAPBD 2026 disusun dalam konteks kondisi fiskal yang tertekan. Perubahan kebijakan nasional, dinamika ekonomi global, dan penyesuaian transfer pusat membuat kemampuan keuangan daerah tidak sepenuhnya longgar. Karena itu, pemerintah menekankan efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan sebagai pondasi postur APBD tahun depan. Dengan kata lain, ruang fiskal terbatas sehingga setiap rupiah harus diarahkan ke sektor yang benar-benar prioritas.
Dalam kondisi tersebut, Pemda menetapkan sejumlah fokus pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur dasar, serta layanan makan bergizi bagi kelompok tertentu menjadi pilar utama RAPBD 2026.
Langkah ini sejalan dengan tema pembangunan daerah: “Peningkatan Ekonomi Inklusif, SDM Berkualitas, dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Fondasi Transformasi.” Program-program ini tidak hanya penting, tetapi juga menjadi tolak ukur apakah APBD benar-benar berpihak pada masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal dan agenda prioritas tersebut, DPRD menyampaikan komitmen untuk melakukan pembahasan secara transparan dan mendalam. Janji ini tentu menggembirakan, namun juga perlu dikawal publik. Transparansi bukan hanya soal membuka dokumen, melainkan memastikan bahwa diskusi anggaran tidak disusupi kepentingan sektoral dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
Kesimpulan: Apa yang Harus Dipahami Masyarakat?
Masyarakat perlu memahami bahwa RAPBD 2026 disusun dalam kondisi keuangan yang ketat dan waktu pembahasan yang terbatas. Karena itu, ada tiga hal yang harus dikawal publik:
- Kecepatan bukan alasan untuk mengurangi kualitas pembahasan anggaran.
- Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan layanan dasar masyarakat.
- Janji transparansi DPRD dan Pemda harus diwujudkan dalam proses pembahasan yang terbuka dan dapat dipantau publik.
Pada akhirnya, APBD adalah dokumen yang menentukan masa depan Buol selama satu tahun penuh. Semakin besar keterlibatan dan pengawasan masyarakat, semakin besar peluang kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga Buol.***
Sumber : Humas Diskominfo Buol
