Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap krusial. Sejumlah isu mengemuka di tengah penyusunan anggaran bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, salah satunya terkait dugaan tidak dilanjutkannya kontrak 161 tenaga kesehatan yang saat ini masih bertugas di berbagai puskesmas.
Isu ini mencuat setelah pemberitaan dari salah satu media lokal yang menyebutkan adanya potensi penghentian kontrak imbas efisiensi anggaran tahun depan. Kekhawatiran publik pun merebak, mengingat keberadaan tenaga kesehatan kontrak selama ini turut menjadi tulang punggung pelayanan dasar di wilayah kecamatan hingga desa.
Atas keresahan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, dr. Arianto S. Panambang, M.AP, memberikan tanggapannya saat dihubungi oleh tim Infobuol. Ia menegaskan bahwa persoalan ini telah dibahas secara langsung dalam forum pembahasan APBD bersama legislatif.
“Kami telah membahas APBD Tahun 2026 di Dinas Kesehatan. Alhamdulillah permasalahan ini juga telah kami sampaikan di persidangan bahwa ada 161 tenaga kesehatan yang sampai dengan hari ini masih tetap bekerja di puskesmas.” Tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan perihal estimasi pembiayaan yang jadi fokus utama pemerintah daerah dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.
”Estimasi pembiayaannya telah kami sampaikan juga dan sudah jadi komitmen di persidangan bahwa pembiayaan gaji tenaga kesehatan kontrak ini tetap menjadi fokus utama untuk ditindaklanjuti dalam persidangan,” jelasnya.
Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak serta-merta akan menghilangkan tenaga kesehatan kontrak, melainkan masih mencari ruang dalam struktur anggaran agar keberlangsungan mereka tetap masuk dalam prioritas belanja daerah.
Dalam kesempatan lain, Kepala dinas kesehatan, Gamar A. Lahamade, S.Farm, Apt. M.AP menegaskan bahwa dalam rangka mengupayakan pelayanan kesehatan yg terbaik kepada masyarakat akan terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah agar dapat mengakomodir ketersediaan tenaga kesehatan yang tersebar diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikabupaten Buol dan insyaAllah berkomitmen untuk itu.
Selain itu, beliau menegaskan bahwa untuk terciptanya pelayanan kesehatan yang paripurna, akan melakukan penataan kembali dan redistribusi tenaga kesehatan yg ada berdasarkan kebutuhan pada profesi masing-masing dengan membentuk tim penyusunan rencana kebutuhan (renbut) khusus tenaga kesehatan yg di Ketuai oleh Ronald Laindjong, S.KM, M.Kes selaku Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang membawahi pengurusan SDM Kesehatan yang ada di Kabupaten Buol.
Meski demikian, publik masih menunggu keputusan final dari pembahasan APBD yang tengah berlangsung. Efisiensi anggaran pada tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, namun kebutuhan tenaga kesehatan di lapangan juga tidak dapat diabaikan.
Masyarakat Buol kini menantikan hasil akhir pembahasan APBD 2026, apakah komitmen terhadap kelangsungan tenaga kesehatan kontrak benar-benar diwujudkan dalam dokumen anggaran daerah? Atau apakah hanya akan berakhir dalam pembahasan di persidangan?!***
Editor : Infobuol
