BUOL – Pertemuan lebih dari 700 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai wilayah Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol diharapkan tidak berhenti sebagai agenda organisasi. Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran BPD dalam memastikan aspirasi masyarakat benar-benar masuk dalam proses perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan desa.
Temu Raya ke-III Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) se-Provinsi Sulawesi Tengah digelar di Hotel Surya Wisata, Kabupaten Buol, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tingkat provinsi tersebut secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., yang mewakili Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, M.M.
Dengan berkumpulnya ratusan anggota BPD dari berbagai kabupaten, forum ini memiliki ruang yang cukup besar untuk membahas persoalan yang dihadapi lembaga permusyawaratan desa. Tidak hanya menyangkut penguatan organisasi, tetapi juga bagaimana BPD menjalankan fungsi representasi masyarakat secara efektif di tengah tuntutan pembangunan desa yang semakin kompleks.
BPD memiliki posisi penting karena berada langsung di tingkat desa dan menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan serta kepentingannya. Karena itu, penguatan kapasitas BPD akan berdampak pada kualitas proses pengambilan keputusan di desa, terutama dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Temu Raya tersebut mengangkat tema “Bersatu, Berjuang, Bermartabat” dan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Buol, Bupati Donggala, perwakilan Bupati Parigi Moutong, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta ratusan perwakilan BPD se-Sulawesi Tengah.
Dalam sambutan tertulis Bupati Buol yang dibacakan Sekda, pemerintah daerah menyampaikan bahwa tema tersebut memiliki tiga pesan utama bagi keberadaan BPD.
“Bersatu” dimaknai sebagai upaya membangun kebersamaan dan menghilangkan sekat perbedaan. Hal itu penting karena BPD dituntut mampu menjadi wadah yang menyerap sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat desa secara objektif.
Sementara “Berjuang” diarahkan pada komitmen BPD untuk mengawal pembangunan agar kebijakan yang lahir di tingkat desa tidak menjauh dari kebutuhan masyarakat. Sedangkan “Bermartabat” menekankan pentingnya integritas, etika dan kejujuran dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun legislasi desa.
Pemerintah Kabupaten Buol juga menyatakan dukungannya terhadap upaya membangun desa yang mandiri, maju dan inklusif. Hal itu dinilai membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD hingga dunia usaha.
Namun, ukuran keberhasilan forum semacam ini pada akhirnya bukan hanya terlihat dari jumlah peserta maupun kemeriahan pelaksanaannya. Yang lebih penting adalah sejauh mana hasil pertemuan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan langkah konkret yang memperkuat posisi BPD dalam memperjuangkan kepentingan warga.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan kapasitas BPD di seluruh Sulawesi Tengah. Dengan demikian, keberadaan BPD tidak sekadar menjadi bagian dari struktur pemerintahan desa, tetapi benar-benar berfungsi sebagai lembaga yang aktif menyuarakan kepentingan masyarakat dan mengawal jalannya pembangunan.
“Mari kita buktikan bahwa BPD mampu menjadi pilar demokrasi desa yang kuat, profesional, aspiratif, dan bermartabat,” ujar Sekda saat menutup sambutan Bupati sekaligus membuka kegiatan.
Bagi masyarakat desa, harapannya sederhana: forum sebesar ini harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan di tingkat paling dekat dengan warga. Aspirasi yang dibawa dari desa perlu mendapat ruang untuk diperjuangkan, sementara fungsi pengawasan BPD harus semakin kuat agar pembangunan desa berjalan transparan, tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.***
