Buol, 2 Desember 2025 — Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025 dan persiapan program strategis 2026 di Aula Pobokidan, Kantor Bupati Buol, berlangsung tidak seperti yang diharapkan. Sejumlah kursi pejabat peserta rapat tampak kosong, memicu reaksi keras dari Bupati Buol Risharyudi Triwibowo.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Bupati, Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, serta jajaran OPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Buol tersebut, Bupati menilai ketidakhadiran pejabat sebagai bentuk melemahnya kedisiplinan birokrasi.
“Jika diundang seperti ini saja malas datang, bagaimana kita mau memperbaiki daerah? Saat dilantik kita disumpah kepada Allah SWT, dan sumpah itu tidak boleh dilanggar. Pemerintahan dibangun dengan disiplin, bukan alasan,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti kondisi daerah yang masih menghadapi persoalan besar, termasuk tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Ia menyebut Kabupaten Buol berada pada posisi kedua tertinggi di Sulawesi Tengah untuk dua stunting. Sebagai langkah korektif, ia memerintahkan Dinas Sosial menertibkan pendataan bantuan sosial dengan pemasangan stiker rumah bagi penerima kategori tidak mampu.
“Semua harus turun bekerja, bukan hanya mencatat. Kita ingin langkah yang efektif dan efisien melalui kolaborasi dan gotong royong,” tegasnya.
Rapat juga membahas perkembangan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Bupati memastikan dokumen pengajuan telah ditandatangani Gubernur dan sedang menunggu proses teknis selanjutnya. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan mengawal program strategis pusat hingga daerah, termasuk Asta Cita Presiden, Program Berani Gubernur, dan Buol Hebat.***
Editor : infobuol
