Pemerintah Kabupaten Buol mulai mengukur kembali kualitas sistem pengendalian internal pemerintah melalui Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Evaluasi tersebut diawali dengan kegiatan entri meeting yang digelar di ruang kerja Wakil Bupati Buol, Senin, 7 September 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana mekanisme pengendalian internal telah berjalan di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga menyangkut kemampuan perangkat daerah memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran strategis menjadi sasaran evaluasi. Fokus diarahkan pada sektor ketahanan pangan dan penanganan kemiskinan ekstrem, serta perangkat daerah wajib yang terdiri atas Inspektorat, Bappeda, dan BPKAD.
Penempatan ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem sebagai fokus evaluasi menjadi perhatian tersendiri. Kedua sektor tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga penggunaan anggaran perlu memiliki sistem pengendalian yang kuat.
Sementara itu, keterlibatan Inspektorat, Bappeda dan BPKAD menunjukkan bahwa penguatan SPIP tidak dapat berdiri sendiri pada satu organisasi perangkat daerah. Perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan fungsi pengawasan harus berjalan dalam satu sistem agar potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
Entri meeting tersebut sekaligus menjadi tahap awal bagi tim evaluator untuk memetakan tingkat kematangan penerapan pengendalian intern di lingkungan Pemkab Buol. Hasil pemetaan nantinya menjadi gambaran mengenai sejauh mana sistem yang telah dibangun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Pemkab Buol sendiri menargetkan hasil evaluasi dapat membawa daerah itu mencapai Level 3 penuh atau level “Terdefinisi”. Target tersebut bukan sekadar capaian administratif, sebab semakin matang sistem pengendalian internal, semakin jelas pula standar, prosedur dan mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perwakilan tim evaluator berharap proses evaluasi kali ini memberikan hasil positif bagi Kabupaten Buol.
“Semoga hasil evaluasi kali ini bisa menempatkan Kabupaten Buol pada level 3 penuh (Terdefinisi),” ujar perwakilan tim evaluator.
Target tersebut pada akhirnya perlu diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian internal yang baik seharusnya tidak berhenti pada dokumen dan penilaian level, tetapi mampu memastikan anggaran daerah dikelola secara tepat, program pemerintah berjalan efektif, serta kebijakan yang menyasar persoalan pangan dan kemiskinan benar-benar menghasilkan dampak bagi warga.***
