Pemerintah Kabupaten Buol resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2026 tingkat kecamatan yang diawali di Kecamatan Paleleh, Selasa (24/2/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Buol dan menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun mendatang.
Musrenbang digelar di Gedung BPU Kecamatan Paleleh dan dihadiri Wakil Bupati Buol, Ketua TP PKK Buol, Sekretaris Daerah, para staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Buol, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Paleleh.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol mengangkat tema “Mengembangkan Sektor Pertanian dan SDA Berkelanjutan Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Untuk Percepatan Pengatasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.”
Tema ini menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan sumber daya alam sebagai basis utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam arahannya, Bupati Buol menekankan bahwa Musrenbang tidak boleh dipandang sebagai seremoni rutin tahunan semata, tetapi harus menjadi forum strategis untuk menghimpun kebutuhan dan aspirasi warga sekaligus menyinkronkan perencanaan pembangunan mulai dari level desa hingga pusat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan hingga 9 persen serta pengurangan stunting secara signifikan. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih sigap, terukur, dan berbasis data yang akurat. Program pembangunan, lanjutnya, tidak boleh berhenti pada pola administratif semata, melainkan harus menghasilkan dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, Musrenbang bertujuan merumuskan prioritas pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, serta menyelaraskan rencana pembangunan agar lebih tepat sasaran, partisipatif, dan akuntabel. Melalui forum ini, pembangunan diharapkan benar-benar berbasis kebutuhan warga serta didukung penganggaran yang terarah.
Di sisi lain, Bupati turut sampaikan tantangan kapasitas keuangan daerah di tengah kebijakan penghematan anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa adanya penyesuaian transfer dana ke daerah menuntut pemerintah kabupaten untuk semakin selektif dan disiplin dalam mengatur pengeluaran.
“Kita harus melakukan perhitungan secara detail terhadap belanja wajib, kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan, serta skala prioritas program pembangunan. Penyesuaian TPP juga tidak terhindarkan demi memastikan kesinambungan pembiayaan, termasuk untuk kebutuhan P3K,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah strategis dan pengendalian belanja menjadi kunci agar program prioritas tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Fokus pembangunan harus diarahkan pada sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Di akhir sambutan, Bupati mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk turut menyosialisasikan layanan darurat Call Center 112 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Layanan tersebut diharapkan menjadi sarana respons cepat terhadap berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Buol.
Dengan dimulainya Musrenbang di Kecamatan Paleleh, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang terukur, adaptif terhadap kondisi fiskal, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.***
