BUOL — Upaya peningkatan kualitas aparatur di Kabupaten Buol kembali menjadi perhatian setelah pemerintah daerah menggandeng Universitas Tadulako (Untad) menghadirkan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini disosialisasikan di Kampus PSDKU Untad Buol, Kamis (4/6/2026), sebagai langkah percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan formal bagi ASN dan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, didampingi Plt. Kepala BKPSDM, serta tim RPL Untad dari Palu. Sosialisasi ini menjadi titik awal implementasi program yang dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di daerah.
Data terbaru menunjukkan tantangan serius masih dihadapi Pemkab Buol dalam hal kualifikasi pendidikan ASN. Tercatat sebanyak 1.302 aparatur masih berpendidikan SMA, sementara 819 lainnya berada pada jenjang Diploma (D1–D3). Kondisi ini menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah agar kualitas birokrasi dapat meningkat seiring tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Melalui program RPL, pengalaman kerja, pelatihan nonformal, hingga pembelajaran mandiri dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS). Skema ini memungkinkan ASN maupun masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana tanpa harus memulai dari awal.
Wakil Bupati menegaskan bahwa kebutuhan akan SDM yang kompeten dan memiliki pengakuan akademik formal tidak bisa ditunda. Menurutnya, aparatur pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan standar profesional yang semakin tinggi.
Di sisi lain, Ketua Koordinator RPL Untad, Dr. Nur Sehang, menyebut program ini sebagai bentuk akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif. Ia menekankan bahwa RPL membuka peluang luas bagi praktisi dan pekerja berpengalaman untuk memperoleh gelar akademik secara lebih efisien.
Tim Untad juga memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari asesmen hingga verifikasi dokumen portofolio peserta, akan dilakukan secara transparan dan sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas lulusan program RPL.
Kehadiran sejumlah perangkat daerah seperti Dikbud, PUPR, Diskominfo, dan PMD dalam sosialisasi tersebut menunjukkan adanya dukungan lintas sektor. Namun demikian, efektivitas program ini ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kesiapan anggaran, serta komitmen peserta dalam menyelesaikan proses akademik.
Program RPL dinilai dapat menjadi solusi percepatan peningkatan kualifikasi ASN di Buol. Meski demikian, tantangan nyata tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa peningkatan gelar akademik juga diikuti dengan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.***
