Pemerintah Kabupaten Buol mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (12/2). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan menjadi penanda dimulainya tahapan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., hadir dalam kegiatan itu didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Wahida, S.E., M.Ak., CGCAE., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Moh. Kasim Ali, S.E.
Entry meeting ini bertujuan untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang akan digunakan oleh tim pemeriksa, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPK RI dan pemerintah daerah selama proses audit berlangsung.
Wakil Bupati Buol menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh proses pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini sebagai bentuk penguatan tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen untuk kooperatif, terbuka, dan siap menyediakan seluruh dokumen serta data yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Wahida, menyatakan bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan internal secara optimal guna mendukung kelancaran pemeriksaan.
“Kami siap melakukan pendampingan dan koordinasi intensif dengan seluruh perangkat daerah agar setiap dokumen dan informasi yang diperlukan dapat disajikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Wahida.
Kepala BPKAD Kabupaten Buol, Moh. Kasim Ali, juga memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam menghadapi proses audit. Menurutnya, penyusunan laporan keuangan telah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Melalui partisipasi dalam entry meeting ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan kesiapan dan komitmennya untuk menjalani proses pemeriksaan secara profesional sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025.***
