Upaya menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan meluas di sejumlah wilayah Indonesia mendorong pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi nasional sektor pertanian. Forum yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Senin (20/4/2026), itu menjadi ruang konsolidasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam merumuskan langkah antisipatif berbasis kondisi lapangan.
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah, termasuk Bupati Buol Risharyudi Triwibowo yang hadir bersama Sekretaris Daerah Moh. Yamin Rahim dan Kepala Dinas Pertanian Ir. H. Usman, diminta memaparkan rencana program daerah. Paparan mencakup kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pengembangan lahan pertanian produktif yang dinilai krusial untuk menjaga stabilitas produksi pangan.
Rakor yang dipimpin langsung Menteri Pertanian itu menitikberatkan pada sejumlah agenda utama, di antaranya peningkatan efektivitas sistem irigasi, penguatan infrastruktur sumber daya air, serta percepatan pembukaan sawah baru di wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan. Langkah-langkah tersebut dirancang sebagai respons atas ancaman penurunan produksi akibat kondisi iklim ekstrem.
Penyelenggaraan forum ini tidak terlepas dari proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan adanya risiko kekeringan di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu sektor pertanian jika tidak diantisipasi sejak dini melalui perencanaan yang terukur dan terintegrasi.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Buol dalam forum nasional ini menunjukkan adanya komitmen untuk terlibat dalam penguatan ketahanan pangan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana rencana yang disampaikan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat daerah, terutama dalam memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang terbangun dalam forum ini menjadi modal awal untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh dan adaptif. Meski begitu, masyarakat tetap menaruh harapan agar hasil koordinasi tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut pada implementasi nyata yang berdampak langsung bagi petani.***
