BUOL — Pemerintah Kabupaten Buol membawa sejumlah agenda strategis bidang kesehatan dalam audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Wamenkes RI) di Kementerian Kesehatan RI, Kamis (24/9/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta sejumlah kepala daerah di Sulawesi Tengah, yakni Bupati Buol, Bupati Poso, Bupati Sigi, Bupati Morowali Utara, serta Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Wakil Bupati Tojo Una-Una dan Wakil Bupati Morowali.
Dalam pertemuan itu, Bupati Buol menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah yang dinilai penting untuk memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), penguatan sumber daya manusia kesehatan, penanganan tuberkulosis (TBC), stunting, hingga keberlanjutan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pengembangan RSUD Mokoyurli. Pemkab Buol menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mendorong program pembangunan baru maupun rehabilitasi RSUD dan puskesmas di berbagai daerah di Indonesia dengan dukungan anggaran yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun.
Dalam skema tersebut, Kabupaten Buol akan diupayakan memperoleh dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk renovasi atau pembangunan baru RSUD Mokoyurli. Nilai anggaran yang diusulkan berada pada kisaran Rp140 miliar hingga Rp150 miliar untuk pelaksanaan pada rentang tahun 2027–2029.
Pemkab Buol mendorong agar pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, tetapi sekaligus menjadi momentum peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah.
Selain infrastruktur, kebutuhan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Pada 2026, Kabupaten Buol telah memiliki dokter yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yakni jenjang pendidikan lanjutan bagi dokter umum untuk memperoleh keahlian spesifik pada bidang kedokteran tertentu yang dibiayai dan difasilitasi negara melalui Kementerian Kesehatan RI.
Penguatan sumber daya manusia tersebut dinilai penting agar peningkatan fasilitas kesehatan nantinya berjalan seiring dengan ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan.
Persoalan tuberkulosis (TBC) juga menjadi bagian yang dibahas dalam audiensi. Pada triwulan III 2026, Kabupaten Buol akan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat berupa perangkat X-Ray portabel yang diperuntukkan bagi RSUD Mokoyurli dan puskesmas.
Dukungan tersebut tidak hanya berupa peralatan. Pemerintah pusat juga menyiapkan radiografer atau tenaga teknis yang mengoperasikan peralatan, biaya operasional, dukungan bagi kader, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, tercatat 201 kasus TBC di Kabupaten Buol. Dari jumlah tersebut, sebanyak 191 orang tercatat menjalani pengobatan sesuai standar, sementara 10 orang lainnya berstatus menjalani pengobatan yang belum sesuai standar.
Data tersebut menjadi perhatian karena penanganan TBC tidak cukup hanya dengan menemukan kasus, tetapi juga memastikan pasien memperoleh pengobatan sesuai standar hingga tuntas sehingga risiko penularan maupun munculnya kasus baru dapat ditekan.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian. Kabupaten Buol disebut termasuk tiga daerah dengan persentase capaian CKG yang tinggi di Sulawesi Tengah.
Program tersebut mencakup pemeriksaan sejumlah faktor dan penyakit, di antaranya hipertensi dan diabetes melitus. Namun, pelaksanaan CKG tidak berhenti pada pemeriksaan atau skrining awal. Hasil pemeriksaan harus diikuti dengan tindak lanjut berupa penanganan dan pengobatan hingga kondisi pasien dapat dikendalikan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pelaksanaan CKG secara nasional pada 2026 yang menekankan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, bukan sekadar mengejar jumlah masyarakat yang mengikuti skrining. Kementerian Kesehatan menyatakan CKG diarahkan untuk memastikan temuan kesehatan ditangani melalui edukasi, pengobatan, pemantauan maupun rujukan sesuai kebutuhan.
Dalam konteks tersebut, dukungan obat-obatan menjadi bagian penting. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan dukungan obat yang selanjutnya didistribusikan melalui pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan hingga tingkat puskesmas.
Persoalan stunting turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Pemkab Buol menekankan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu organisasi perangkat daerah. Persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama lintas sektor dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pusat Statistik, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar penanganan stunting tidak hanya berfokus pada intervensi kesehatan, tetapi juga menyentuh faktor sosial, kependudukan, keluarga, lingkungan dan kondisi masyarakat yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak.
Selain itu, Pemkab Buol turut menyampaikan kondisi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier 2 yang telah dibangun melalui Tahun Anggaran 2025. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sistem pelayanan dan pemeriksaan kesehatan di daerah.
Namun, fasilitas tersebut saat ini masih berupa bangunan yang belum dilengkapi peralatan, sumber daya manusia serta dukungan operasional yang memadai. Karena itu, Pemkab Buol meminta dukungan pemerintah pusat agar Labkesmas tersebut dapat segera difungsikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rangkaian usulan tersebut pada akhirnya diarahkan pada satu kebutuhan utama, yakni bagaimana peningkatan fasilitas, sumber daya manusia, peralatan, pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara terpadu di Kabupaten Buol.
Pemerintah daerah juga didorong untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program kesehatan, terutama dalam memperluas cakupan CKG, menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperkuat upaya pencegahan penyakit.
Bagi Kabupaten Buol, dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, keberhasilan program tersebut tetap membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Buol berharap sejumlah kebutuhan strategis daerah dapat memperoleh dukungan konkret dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan kesehatan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar bermuara pada pelayanan yang lebih mudah diakses, berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat Buol.***
