Pemerintah Kabupaten Buol resmi mengaktifkan kembali objek wisata Permandian Alam Kumaligon melalui skema kerja sama operasional berbasis masyarakat, Sabtu (18/4/2026) di Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau. Langkah ini menjadi upaya konkret untuk mengembalikan fungsi destinasi yang sebelumnya lama tidak terkelola optimal.
Kondisi Kumaligon yang sempat terbengkalai dalam beberapa waktu terakhir menjadi latar belakang perubahan pendekatan tersebut. Keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah disebut sebagai salah satu faktor utama yang menghambat pemeliharaan dan pengembangan kawasan wisata itu.
Melalui skema baru ini, pengelolaan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pemerintah, melainkan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Lurah Kumaligon, serta Sekretaris Daerah sebagai bentuk sinergi lintas pihak.
Sebagai bagian dari implementasi di lapangan, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kumaligon dikukuhkan dan diberi peran strategis dalam pengelolaan harian destinasi. Kelompok ini juga mendapatkan pembinaan teknis untuk memperkuat kapasitas, mulai dari pelayanan wisatawan hingga pengembangan promosi berbasis potensi lokal.
Kepala Disporapar Buol, Purnomo, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan stagnasi sektor pariwisata.
“Kami berharap Pokdarwis tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan, tetapi juga mampu menciptakan daya tarik baru serta mengangkat potensi lokal sehingga wisata Kumaligon memiliki nilai jual yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, menekankan bahwa pengembangan sektor pariwisata memerlukan keterlibatan lintas sektor, bukan hanya satu instansi.
“Pariwisata ini tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan infrastruktur, kebersihan, promosi, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Semua OPD harus terlibat agar pengembangan ini berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga secara resmi membuka kembali kawasan wisata Kumaligon dengan harapan mampu meningkatkan kunjungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Sekretaris Daerah Buol, Moh. Yamin Rahim, menilai kerja sama operasional ini sebagai langkah adaptif dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, pelibatan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD, Camat Biau, jajaran Kelurahan Kumaligon, serta tim percepatan pengembangan pariwisata daerah.
Meski demikian, efektivitas model kolaboratif ini masih akan sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, dukungan lintas sektor, serta kemampuan pengelolaan di tingkat masyarakat. Tanpa itu, upaya menghidupkan kembali Kumaligon berpotensi menghadapi tantangan serupa seperti sebelumnya.***
