Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmen penyusunan arah pembangunan tahun 2027 melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar pada Senin (20/4) di Aula Pobokidan, Kantor Bupati Buol. Forum yang berlangsung secara hybrid ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemangku kepentingan lokal sebagai bagian dari proses perencanaan yang lebih terbuka.
Dalam forum tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buol 2027 difokuskan pada penguatan sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Fokus ini ditargetkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrem dan stunting yang masih menjadi tantangan di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, dalam pemaparannya menyebut Musrenbang sebagai ruang strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga terukur dan berorientasi hasil, agar program yang dirancang tidak berhenti pada tataran dokumen.
Sejumlah program prioritas turut disampaikan, di antaranya pengembangan listrik desa melalui program Buol Terang, peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat PSDKU Untad, serta pembangunan Balai Latihan Kerja. Meski demikian, efektivitas program-program tersebut tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
Dari sisi perencanaan berbasis data, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol menyoroti pentingnya akurasi pendataan sosial ekonomi. Melalui sensus dan pendataan keluarga dengan berbagai indikator, data diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penyaluran bantuan dan intervensi sosial.
BPS juga memperkenalkan integrasi data melalui konsep Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang menggabungkan sejumlah basis data pemerintah. Kehadiran sistem ini dinilai krusial untuk menghindari tumpang tindih data, yang selama ini kerap menjadi kendala dalam implementasi program bantuan.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Buol menekankan bahwa selain sektor pertanian, arah pembangunan juga mencakup peningkatan investasi dan pengembangan industri pengolahan. Langkah ini diarahkan untuk mendorong hilirisasi dan menciptakan nilai tambah ekonomi daerah.
Namun demikian, sejumlah isu strategis seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijawab melalui kebijakan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat dalam forum ini turut menekankan pentingnya sinkronisasi program. Penyelarasan antara kebijakan daerah dengan agenda nasional, termasuk RPJMN 2025–2029 dan program prioritas lainnya, dinilai menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan searah dan efektif.
Diskusi interaktif yang digelar dalam Musrenbang menjadi ruang bagi peserta untuk memberikan masukan langsung terhadap rancangan kebijakan. Partisipasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas dokumen perencanaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai bagian akhir, seluruh pihak menandatangani berita acara kesepakatan sebagai simbol komitmen bersama terhadap perencanaan yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, realisasi dari komitmen tersebut tetap akan diuji pada tahap implementasi program di lapangan.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan terciptanya pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Namun, keberhasilan agenda tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, ketepatan data, serta pengawasan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan publik.***
