Jakarta — Pemerintah Kabupaten Buol kembali menyoroti kondisi koperasi daerah yang dinilai belum berkembang optimal. Sejumlah persoalan mendasar mulai dari kelembagaan hingga keterbatasan akses pembiayaan disampaikan langsung Bupati Buol saat bertemu Wakil Menteri Koperasi RI di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan bahwa koperasi di Buol masih menghadapi hambatan struktural yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan usaha. Minimnya dukungan permodalan serta penguatan manajemen menjadi isu utama yang dinilai perlu intervensi lebih serius dari pemerintah pusat.
Menurutnya, koperasi seharusnya menjadi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebagian koperasi belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara maksimal.
Upaya komunikasi dengan Kementerian Koperasi disebut sebagai langkah strategis untuk membuka peluang akses terhadap program nasional, termasuk pembinaan, pendampingan usaha, serta dukungan pembiayaan bagi koperasi yang dinilai potensial.
Meski demikian, efektivitas program pusat dalam menjawab kebutuhan riil di daerah masih menjadi catatan. Selama ini, berbagai program penguatan koperasi kerap dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar di tingkat lokal.
Pemerintah daerah berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga program yang digulirkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong koperasi menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Pihak Kementerian Koperasi merespons aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, realisasi konkret dari komitmen tersebut masih akan bergantung pada proses kebijakan dan implementasi program ke depan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Buol, penguatan koperasi bukan sekadar agenda sektoral, melainkan bagian dari upaya mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan nyata dari pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebangkitan koperasi di daerah.***
